Tag Archives: Wakil Bupati Sleman

Meluncurkan ‘Bumisadu’ (Badan Usaha Milik Desa Wisata Desa Terpadu) BUMDes Sambimulyo, Desa Sambirejo

Wakil Bupati Sleman Resmikan BUMDes Sambirejo

Share This:

Wakil Bupati Sleman Meluncurkan ‘Bumisadu’ (Badan Usaha Milik Desa Wisata Desa Terpadu) BUMDes Sambimulyo, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan. Peluncuran Bumisadu ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Wabup Sleman Sri Muslimatun didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Priyo Handoyo dan Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Sudarningsih bertempat di Ruang Balai Ekonomi Desa Area Tebing Breksi, Prambanan, Selasa (13/11/18).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman, Priyo Handoyo menjelaskan bahwa latar belakang dilaunchingnya Bumisadu karena Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 Desa, saat ini baru berkembang 38 BUMDesa dengan kondisi yang belum efektif. Banyaknya permasalahan yang menghambat tumbuhnya BUMDesa mendorong keinginan yang kuat dari Dinas PMD melakukan perubahan dan inovasi melaluiBumisadu.

“BUMDesa Wisata Desa Terpadu merupakan keterpaduan antara BUMDesa dengan potensi wisata desa yang ada di Kabupaten Sleman. Melalui portal website BUMISADU, semua BUMDesa yang mengelola Desa Wisata dapat melakukan promosi wisata desanya kepada masyarakat luas,” jelas Priyo.

Menurutnya Kabupaten Sleman memiliki banyak potensi desa wisata yang menarik minat pengunjung dari kota. Pengembangan potensi tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di desa. Seiring dengan perkembangan tersebut, salah satu agenda penguatan desa yang diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah dihadirkannya lembaga ekonomi berbasis desa yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “Strategi penguatan potensi desa wisata melalui BUMDesa merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah,” tutur Priyo.

Priyo menambahkan, manfaat yang di peroleh dari proyek perubahan optimalisasi operasional BUMDesa dalam Pariwisata Desa yaitu diantaranya manfaat bagi masyarakat berupa kepastian hukum dalam mengelola BUMDes dan membuka lapangan pekerjaan, bagi wisatawan berupa tersedianya produk hasil BUMDes yang menarik dan tersedianya destinasi wisata BUMDesa Wisata Desa Terpadu. “Sedangkan untuk pemerintah manfaat yang diperoleh yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Desa, efektifitas, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta kepercayaan masyarakat pada BUMDesa,” tambah Priyo.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun menyampaikan selamat atas keberhasilan Pemerintah Desa Sambirejo mewujudkan BUMDes Sarimulyo untuk mengelola Tebing Breksi yang telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sleman. “Saya harap dengan peluncuran BUMISADU ini dapat meningkatkan potensi Tebing Breksi untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Dirinya menaruh harapan agar Bumisadu Sarimulyo dapat membuka lapangan kerja baru yang menjanjikan bagi masyarakat Sambirejo. Menurutnya BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang penyertaannya berasal dari desa dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. “Oleh karena itu, saya mendorong agar masyarakat mengembangkan sektor pariwisata melalui pengembangan strategi promosi, pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat serta pengembangan kemitraan,” kata Muslimatun.

Muslimatun menegaskan bahwa pendirian BUMDes bukan hanya menjadi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat namun juga meningkatkan daya saing desa. Pengembangan BUMDes dilakukan pula untuk menekan urbanisasi, membuka lapangan pekerjaan baru guna mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman, dan berpotensi membuka peluang usaha secara dinamis dan berkesinambungan.

Dalam launching ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sleman yang diwakili Wakil Bupati Sleman dan Pemerintah Desa Sambirejo yang diwakili Kepala Desa Sambirejo, Mujimin terkait kerjasama pengembangan kawasan wisata di Desa Sambirejo, Prambanan. (slemankab.go.id)

Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes menghadiri sarasehan perlindungan perempuan disabilitas di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, Selasa (03/07/2018).

Penyandang Disabilitas Peroleh Pelatihan Kerja

Share This:

KORANBERNAS.ID – Para penyandang disabilitas tak perlu bersedih sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman terus mengupayakan program-program untuk mereka.

“Di antaranya pelatihan kerja meliputi tata boga, pelatihan border dan teknisi perbaikan telepon seluler,” ungkap Dra Hj Sri Muslimatun MKes, Wakil Bupati Sleman, tatkala menghadiri sarasehan perlindungan perempuan disabilitas di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman, Selasa (03/07/2018).

Menurut dia, Pemkab Sleman juga memberikan sejumlah bantuan melalui Dinas Sosial berupa penyerahan beras, alat bantu dengar, kursi roda, kruk, kaki palsu dan brance bagi penyandang tuna daksa.

“Saya mengimbau kepada rekan-rekan difabel yang hadir untuk turut mensosialisasikan program bantuan ini sehingga berbagai program kegiatan yang dilakukan Pemkab Sleman dapat diakses lebih banyak oleh penyandang disabilitas,” tandasnya.

Kepala DP3AP2KB, dr Mafilindati Nuraini MKes menjelaskan kegiatan tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi pengurus dan anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).

Pada acara yang dihadiri 115 orang ini ditampilkan sejumlah produk usaha milik para penyandang disabilitas mulai dari produk makanan, kerajinan, pakaian dan lain sebagainya.

Mafilindati Nuraini berharap terjadinya sinergitas antara pemerintah dan semua lapisan masyarakat dalam rangka menciptakan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes  menyampaikan para penyandang disabilitas adalah bagian masyarakat Sleman yang memiliki hak yang sama.

“Bahkan penyandang disabilitas ini juga memberikan pengaruh besar bagi pembangunan mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahteram yang merupakan visi pembangunan yang ingin kita capai,” kata Sri Muslimatun.

Apabila para penyandang disabilitas tidak dapat berperan optimal, maka pasti juga akan berpengaruh bagi keberhasilan pembangunan yang telah diupayakan Pemkab Sleman. (www.koranbernas.id)

HUT ke-40 YKI Selenggarakan Talk Show Kanker Serviks

Sri Muslimatun: Nol Persen Kawasan Kumuh Harus Tercapai 2020

Share This:

Program Pembangunan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dusun Banaran Sendangadi Mlati diresmikan Wakil Bupati Sleman Dra H Sri Muslimatun MKes, Minggu (11/02/2018). Peresmian ditandai pengguntingan pita, penandatangan prasasti serta pelepasan balon.

Hadir antara lain Kepala Desa Sendangadi Mlati Damanhuri, Sekcam Mlati, perangkat desa dan masyarakat Dusun Bakalan. Usai peresminan Sri Muslimatun meninjau hasil pembangunan dan dialog dengan masyarakat.

Sri Muslimatun menyampaikan program pembangunan Kotaku sebagai pengawalan langkah nyata tercapainya nol persen kawasan kumuh pada 2020.

Berdasarkan SK Bupati Sleman tentang Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan, ditetapkan 45 lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan di enam Kecamatan yakni Kecamatan Depok, Mlati,  Gamping,  Ngemplak, Ngaglik dan Godean.

Dari hasil pendataan, diperoleh prioritas penanganan kawasan kumuh hingga 2019 sebanyak 17 desa dan 45 titik dengan luasan 162,93 Ha.

Lokasi yang belum pernah menjadi prioritas dilakukan kegiatan pencegahan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan maupun penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.

Pada 2017, Kabupaten Sleman mendapatkan Bantuan Dana Investasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (BDI PLBK) sebanyak 15 desa yang tersebar di beberapa Kecamatan.

Dana itu digunakan untuk Desa Sidoagung, Sidoarum, Sidomoyo, Banyuraden, Trihanggo, Nogotirto, Tirtoadi, Tlogoadi, Sendangadi, Sinduadi, Caturtunggal, Condongcatur, Wedomartani, Bimomartani dan Triharjo.

Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan pada 2017 luasan kawasan kumuh berkurang 68,25 Ha, tahun 2018 berkurang 35,5 Ha dan 2019 berkurang 58,63 Ha sehingga pada 2020 tercapai nol persen kawasan kumuh.

Sri Muslimatun berharap masyarakat senantiasa mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam upaya mewujudkan Kotaku serta mempercepat penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan.

Dia juga berpesan, seluruh aparatur terkait dan masyarakat memanfaatkan, menjaga dan merawat berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun ini sesuai peruntukan.

Ketua Panitia Pembangunan Heru Sehono melaporkan, pembangunan Program Kotaku Dusun Banaran tahap pertama berupa jalan paving blok 1.085 m2, saluran drainase 300 meter, talud dan laling 35 meter dan ruang terbuka publik 80 m2.

Sedang tahap kedua berupa jembatan besi 9 meter, jalan paving blok 45 meter, ralungatau pagar 45 meter dan talud 45 meter.

(Sumber: www.koranbernas.id)