Tag Archives: Sri Musli

Kunjungan PDT

Maksimalkan Penyaluran Dana Desa

Share This:

SLEMAN – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) RI Eko Putro Sandjojo berharap setiap desa membentuk Badan Usaha Milik Desa BUMDesa. Tujuannya agar penyaluran dana desa dapat berjalan optimal. Selain itu juga mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat.

Di hadapan warga Desa Sidoluhur, Godean da menegaskan, keberadaan BUMDesa sangat penting. Untuk itu dia mendoronga agar perangkat desa bergerak aktif menyusun BUMDesa. Di samping itu dia juga menurunkan jajarannya untuk membantu pembentukan ini.

“Sesuai dengan target pemerintahan saat ini pembangunan merata di segala lini. Diawali dari daerah pinggiran dan tertinggal untuk pemerataan sector ekonomi. Sehingga keberadaanya BUMDesa sangat penting, terutama penyaluran dana desa,” ujarnya saat peninjauan pelaksanaan dana desa 2016 di Desa Sidoluhur, Godean kemarin (10/10).

Pembentukan ini juga terkait alokasi dana desa yang meningkat setiap tahun. Jika penyerapan dana desa tidak optimal, dikhawatirkan menghambat kemajuan desa. Sektor ekonomi masyarakat desa melalui UMKM menjadi sorotan penting penerapan BUMDesa.

Keberadaan BUMDesa juga berguna menopang keberlangsungan UMKM. Salah satu wujud implementasi adalah susahnya Bank BUMN menyalurkan KUR. Di sisi lain dia juga tidak menampik, masyarakat pedesaan juga kesulitan mengakses KUR. “Di sinilah peran BUM Desa dapat menyalurkan KUR kepada masyarakat. Tapi saya berpesan agar dalam menyalurkan harus hati-hati. Jangan sampai KUR yang harusnya mendorong perekonomian jadi jerat tali utang bagi warga,” jelasnya.

Sementara untuk pemanfaatan dana desa haruslah merata. Ini terjadi karena beberapa penggunaan hanya fokus pada pembenahan infrastruktur. Padahal untuk menggerakan roda ekonomi, sektor-sektor lain juga perlu mendapatkan suntikan dana.

“Infrastruktur memang penting, tapi perlu perhatikan sektor lainnya. Pemberdayaan masyarakat juga tak kalah penting melalui pendampingan UMKM, hingga pelatihan ketrampilan. Dorong agar setiap desa mampu mengembangkan satu potensi,” ujarnya.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menjelaskan penggunaan dana desa di Sleman sudah berjalan optimal. Pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 28 Milliar. Besaran dana desa tersebut mampu terserap hingga  Rp 27 Milliar.

Penyaluran dana desa ini terbagi dalam 86 desa dengan besaran rata-rata Rp 300 juta. Artinya alokasi dana desa 2015 mampu terserap 99,1 persen. Sementara alokasi dana desa 2016 mendapatkan Rp 63 Miliar yang terbagi menjadi beberapa termin.

Berdasarkan Putusan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2016 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2016. Setiap desa rata-rata mendapatkan Rp 600 juta. Untuk pencairan termin pertama sebesar Rp. 37 Miliiar diterima pada akhir bulan Maret.

“Disalurkan April dan Mei dan penyerapan sudah mencapai Rp 25 Milliar per Juni lalu. Hingga akhir September hampir mencapai 90 persen untuk tahap pertama. Sedangkan tahap II Rp. 25 Miliar kami terima 4 Oktober dan hari ini akan segera ditransfer ke seluruh desa yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Muslimatun juga menyampaikan masukan. Salah satunya keterlambatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Selain itu aturan baku yang digunakan juga berubah-ubah. Alhasil untuk penyerapan dana desa tidak berjalan dengan optimal. “Sedikit mengganggu pemanfaatan dana desa karena keterlambatan ini. Pemerintah daerah harus menunggu, terutama untuk kepastian hukum untuk peksanaannya,” katanya

(Sumber: www.radarjogja.com)

20120608pns1

Wabup Sleman: PNS dituntut terus tingkatkan kualitas

Share This:

Sleman, (Antara Jogja) – Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitasnya sesuai dengan tuntutan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah yang lebih profesional, kata Wabup Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Muslimatun.

“Peningkatan kualitas dan kapasitas kinerja PNS merupakan upaya pemerintah dalam menggeser paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan layanan publik pemerintah yang selama ini dirasa kurang,” kata Sri Muslimatun pada pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman, Rabu.

Menurut dia, kredibilitas selama bekerja akan memperluas peluang PNS untuk meningkatkan jenjang karir.

“PNS terikat oleh aturan-aturan kepegawaian dan kode etik yang jelas. Konsekuensi tentu ada, sehingga nantinya PNS benar-benar berorientasi pada peningkatan pelayanan dan pembangunan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan para PNS yang hadir dalam pengambilan sumpah untuk membangun dan menjaga citra positif PNS dengan bekerja sebaik-baiknya menunjukkan figur PNS yang berkualitas dan profesional.

“Menjadi PNS di masa sekarang ini haruslah memiliki kemampuan belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat,” katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sleman Iswoyo Hadiwarno mengatakan pengambilan sumpah tersebut diikuti 549 orang PNS yang terdiri dari 497 orang penerima SK Pengangkatan menjadi PNS dan 52 orang yang belum pernah diambil sumpah/janji PNS.

“Pengambilan sumpah ini kami lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa setiap PNS wajib mengucapkan sumpah atau janji PNS,” katanya

(Sumber: http://jogja.antaranews.com/)