Tag Archives: Kabupaten Sleman

Apel Relawan di Acr Puncak Jambore Relawan Bencana Kab. Sleman

Relawan Sleman Siap Tanggulangi Musim Pancaroba

Share This:

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, hadir dalam apel relawan yang merupakan acara puncak dari Jambore/Kemah Relawan Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2018, Minggu (18/11), di barak pengungsian Purwobinangun, Pakem, Sleman. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman dengan Forum Komunikasi Komunitas Relawan Sleman (FKKRS).

Sri Muslimatun mengapresiasi dan mendukung penuh atas diselenggarakannya acara tersebut. Dia berharap sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman dapat terus ditingkatkan. Dengan begitu, menurutnya upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sleman dapat dilakukan secara efektif dan dapat menekan risiko jatuhnya korban ketika terjadi bencana. “Sleman harus siap menghadapi bencana, salah satunya dengan meningkatkan kinerja dan ketrampilan para relawan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa keberadaan FKKRS sangat penting di Kabupaten Sleman. Bukan tanpa alasan, hal ini menurutnya tak lepas dari kondisi Kabupaten Sleman yang rentan terhadap ancaman bencana. Di samping itu, dengan adanya FKKRS tersebut Sri Muslimatun berharap dapat menjadi sarana koordinasi bagi seluruh relawan yang ada di Kabupaten Sleman. “Setiap mitigasi bencana membutuhkan dukungan dari masyarakat. Semoga dengan adanya FKKRS ini koordinasi antar relawan bisa lebih baik lagi,” kata Sri Muslimatun.

Sementara Joko Supriyanto selaku Kepala Pelaksana BPBD Sleman mengatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab kita bersama. Dikatakan bahwa Jambore tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman melalui BPBD Sleman dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. “Salah satunya sebagai upaya kesiapsiagaan relawan penanggulangan bencana dalam menghadapi musim pancaroba sekarang ini,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus FKKRS oleh Wakil Bupati Sleman. Setelah itu Sri Muslimatun menyerahkan Kartu Identitas Relawan (KIR) secara simbolis kepada perwakilan relawan. Acara dilanjutkan dengan pengumuman hasil lomba yang diadakan oleh BPBD Sleman. Jambore dimulai pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 dan ditutup pada tanggal 18 November 2018 bertempat di Barak Pengungsian Purwobinangun, Pakem, Sleman. Peserta berjumlah 950 orang yang terdiri dari unsur Komunitas Relawan Penganggulangan Bencana Sleman, relawan anggota Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Unit Pelaksana dan Operasional Penanggulangan Bencana, anggota LINMAS Desa, dll.

Narasumber pada kegiatan tersebut berasal dari pejabat struktural BPBD Sleman, Dinas Kesehatan Sleman, Tim DVI Polda DIY, Tim Dokpol RS. Bhayangkara, Basarnas, PMI, Pemadam Kebakaran Sleman, Pusdalop BPBD Sleman, Tagana dan Tim Sioux. Adapun tema yang diangkat pada Jambore tersebut adalah “Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Dan Upaya Kesiapsiagaan Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sleman Dalam Menghadapi Musim Pancaroba, Serta Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Penaggulangan Bencana”.

Wakil Bupati Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun MKes mengisi diklat dengan tema “Sleman Smartcity” pada hari Senin (17/09/2018) di Prima SR Hotel & Convention Jl. Magelang Sleman

Wabup Sleman: Pemimpin Wajib Jadi Manajer

Share This:

Sleman–Wakil Bupati Sleman, Dra Hj Sri Muslimatun Mkes membuka acara Diklat Manajemen Kepemimpinan Organisasi, Senin (17/09/2018) di Prima SR Hotel & Convention. Kegiatan ini diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP.

Sri Muslimatun menyambut baik diadakannya acara tersebut. Menurutnya kompetensi setiap pemimpin perlu terus diperbaharui wawasannya, terlebih di era digital seperti saat ini. Sehingga, lanjut Sri Muslimatun, pimpinan di Kabupaten Sleman nantinya dapat menyesuaikan diri bahkan bersaing dengan berbagai tantangan.
“Maka saya berharap ke depannya setiap peserta memiliki kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar,” ucapnya.

Sri Muslimatun mengatakan bahwa pemangku kepentingan harus memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Sleman yang sejahtera. Dia juga mengatakan bahwa pimpinan yang baik tidak hanya bertugas untuk memikirkan strategi dasar pembangunan saja. Namun menurutnya pemimpin harus berperan sebagai manager atas organisasinya masing-masing.

“Diklat ini merupakan bekal yang cukup bagi setiap pimpinan,” kata Sri Muslimatun.

Sementara Anton Sujarwo SH MSi, selaku Sekretaris BKPP mengatakan bahwa target peserta dari kegiatan tersebut adalah pejabat struktural eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun jumlah peserta diklat sebanyak 30 orang. Anton melaporkan bahwa diklat dilaksanakan selama 5 hari, yakni mulai tanggal 17 sampai 21 September 2018.
Setelah membuka acara, Wakil Bupati Sleman kemudian mengisi diklat dengan tema “Sleman Smartcity”.

Selain Wakil Bupati Sleman, pada diklat tersebut juga menghadirkan pengajar-pengajar lainnya, diantaranya Sekretaris Daerah, Badan Diklat DIY, BKPP, Bappeda, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda Sleman, Inixindo Yogyakarta dan Praktisi/Psikolog. (koranbernas.id)

Wabup Sleman Memberikan Arahan pada Forum Tematik Perangkat Daerah RKPD 2019 Kab. Sleman

Forum Tematik Perangkat Daerah RKPD 2019 Fokus Selesaikan 3 Masalah

Share This:

Dalam rangka penyusunan  Rancangan Rencana Kerja Daerah Pemerintah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2019, Pemkab Sleman selenggarakan Forum Tematik Perangkat Daerah RKPD 2019 di Aula Bappeda Kabupaten Sleman, Selasa (6/3/18). Kegiatan Forum Tematik tersebut memfokuskan penyelesaian 3 permasalahan yaitu kemiskinan, daya saing ekonomi lokal dan permasalahan ketimpangan wilayah maupun pendapatan.

Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi menjelaskan bahwa Forum Tematik tersebut merupakan satu tahapan perencanaan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan Permendagri terbaru Nomor 86 Tahun 2017 yang secara garis besar mengatur tentang tata cara perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

“Penyelenggaraan kegiatan bersama OPD ini berdasarkan tema yang sesuai dengan analisis kami yaitu ada tiga permasalahan yang harus kita upayakan penyelesaiannya yaitu kemiskinan, lalu bagaimana kita mampu bersaing dalam ekonomi lokal, serta mengatasi ketimpangan baik antar wilayah maupun ketimpangan antar individu,” ujar Kunto Riyadi

Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal (6-8/3/18) ini diawali dengan pembahasan permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan dinilai penting menjadi perhatian Pemkab Sleman.

Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun menyampaikan dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial saja. Menurutnya, mengentaskan kemiskinan harus melalui semua sisi dan lini serta banyak pihak yang harus terlibat.

“Program penanganan kemiskinan itu merupakan prioritas pembangunan baik tingkat pusat tingkat provinsi maupun kabupaten. Keseriusan pemkab sleman untuk mengatasi kemiskinan seperti tertuang dalam RKPD dari tahun ke tahun,” kata Sri Muslimatun.

Keseriusan Pemkab Sleman dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat dengan adanya penurunan presentasi kemiskinan di Kabupaten Sleman yaitu pada tahun 2016 sebanyak 10,6% mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu menjadi 9,48%.

“Kunci untuk menurunkan kemiskinan, harus dengan langkah langkah strategis yang mengacu kepada ketepatan sasaran program penangulangan kemiskinan dengan tersedianya satu data untuk semua. Yaitu data kemiskinan yang bersumber kepada Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) 2015 yang selalu diverifikasi dan divalidasi tiap tahunnya data itu akan terus diperbaharui,” tutur Sri Muslimatun.

Muslimatun juga menambahkan bahwa sasaran program pananggulangan kemiskinan mengacu kepada target RPJMD dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) dengan menitik beratkan pada 3 sasaran utama yaitu Program Perlindungan Sosial, Program Peningkatan Pendapatam warga miskin, serta Program Pengendalian Penduduk. (Sumber: kabsleman.com)