Tag Archives: dana desa

Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM memeriksa koleksi buku,  Kamis (09/08/2018). (istimewa)

Dana Desa Bisa Digunakan untuk Kembangkan Perpustakaan

Share This:

Sleman — Sebagai upaya menumbuhkan dan meningkatkan minat baca, Pemerintah Desa Banyuraden Gamping meresmikan Perpustakaan Desa “Banyu Pustaka”.

Gedung Perpustakaan tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Sleman Dra Hj Sri Muslimatun MKes bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Ir AA Ayu Laksmidewi TP MM, Kamis (09/08/2018), di Komplek Kantor Pemerintah Desa Banyuraden Gamping.

Sri Muslimatun mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Banyuraden yang proaktif mendukung gerakan gemar membaca di kabupaten ini. Komitmen kepala desa memiliki peran penting mendorong desanya menjadi Desa Gerakan Gemar Membaca.

Anggaran Dana Desa dapat digunakan dalam mendorong pengembangan perpustakaan guna tercapainya Program Gerakan Desa Membaca.

“Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Banyuraden mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan perpustakaan dan diharapkan ditiru di wilayah lain,” kata Sri Muslimatun.

Pembangunan perpustakaan ini dipandang cukup penting mengingat rendahnya minat baca masyarakat. “Budaya membaca belum dianggap kebutuhan, padahal dengan membaca dapat menjelajah dunia dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang berbeda,” tuturnya.

Pembangunan perpustakaan tersebut merupakan langkah awal yang harus diikuti dengan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas. Pengurus perpustakaan desa harus kreatif dan inovatif agar menarik minat masyarakat datang ke perpustakaan.

“Dengan kualitas perpustakaan yang baik dan strategi pengelolaan perpustakaan yang tepat diharapkan minat baca masyarakat dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu,” tambah Sri Muslimatun.

Ayu Laksmidewi menambahkan, saat ini terdapat 16 desa rintisan gemar membaca. Seluruh desa tersebut sangat berpotensi menjadi desa mandiri gerakan membaca, tergantung dari respons kemauan desa.

Untuk mendukung gerakan gemar membaca, desa harus memiliki perpustakaan sebagai garda terdepan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa desa wajib menyelenggarakan perpustakaan,” kata Ayu.

Pada peresmian perpustakaan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman juga menyelenggarakan bedah Buku Keris Gagrak Kasultanan Ngayogyakartadengan narasumber Sugeng Wiyono (penulis), Purwadmadi Ahmadipura (pembedah) dan Ki Empu Sungkowo Harum Brodjo (pembedah).

“Selain bedah buku kami juga mengadakan Sarasehan Peran Perpustakaan Desa Dalam Mendukung Smart Regency,” tambahnya. (Sumber: Koranbernas.id)

Kunjungan PDT

Maksimalkan Penyaluran Dana Desa

Share This:

SLEMAN – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) RI Eko Putro Sandjojo berharap setiap desa membentuk Badan Usaha Milik Desa BUMDesa. Tujuannya agar penyaluran dana desa dapat berjalan optimal. Selain itu juga mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat.

Di hadapan warga Desa Sidoluhur, Godean da menegaskan, keberadaan BUMDesa sangat penting. Untuk itu dia mendoronga agar perangkat desa bergerak aktif menyusun BUMDesa. Di samping itu dia juga menurunkan jajarannya untuk membantu pembentukan ini.

“Sesuai dengan target pemerintahan saat ini pembangunan merata di segala lini. Diawali dari daerah pinggiran dan tertinggal untuk pemerataan sector ekonomi. Sehingga keberadaanya BUMDesa sangat penting, terutama penyaluran dana desa,” ujarnya saat peninjauan pelaksanaan dana desa 2016 di Desa Sidoluhur, Godean kemarin (10/10).

Pembentukan ini juga terkait alokasi dana desa yang meningkat setiap tahun. Jika penyerapan dana desa tidak optimal, dikhawatirkan menghambat kemajuan desa. Sektor ekonomi masyarakat desa melalui UMKM menjadi sorotan penting penerapan BUMDesa.

Keberadaan BUMDesa juga berguna menopang keberlangsungan UMKM. Salah satu wujud implementasi adalah susahnya Bank BUMN menyalurkan KUR. Di sisi lain dia juga tidak menampik, masyarakat pedesaan juga kesulitan mengakses KUR. “Di sinilah peran BUM Desa dapat menyalurkan KUR kepada masyarakat. Tapi saya berpesan agar dalam menyalurkan harus hati-hati. Jangan sampai KUR yang harusnya mendorong perekonomian jadi jerat tali utang bagi warga,” jelasnya.

Sementara untuk pemanfaatan dana desa haruslah merata. Ini terjadi karena beberapa penggunaan hanya fokus pada pembenahan infrastruktur. Padahal untuk menggerakan roda ekonomi, sektor-sektor lain juga perlu mendapatkan suntikan dana.

“Infrastruktur memang penting, tapi perlu perhatikan sektor lainnya. Pemberdayaan masyarakat juga tak kalah penting melalui pendampingan UMKM, hingga pelatihan ketrampilan. Dorong agar setiap desa mampu mengembangkan satu potensi,” ujarnya.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menjelaskan penggunaan dana desa di Sleman sudah berjalan optimal. Pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 28 Milliar. Besaran dana desa tersebut mampu terserap hingga  Rp 27 Milliar.

Penyaluran dana desa ini terbagi dalam 86 desa dengan besaran rata-rata Rp 300 juta. Artinya alokasi dana desa 2015 mampu terserap 99,1 persen. Sementara alokasi dana desa 2016 mendapatkan Rp 63 Miliar yang terbagi menjadi beberapa termin.

Berdasarkan Putusan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2016 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2016. Setiap desa rata-rata mendapatkan Rp 600 juta. Untuk pencairan termin pertama sebesar Rp. 37 Miliiar diterima pada akhir bulan Maret.

“Disalurkan April dan Mei dan penyerapan sudah mencapai Rp 25 Milliar per Juni lalu. Hingga akhir September hampir mencapai 90 persen untuk tahap pertama. Sedangkan tahap II Rp. 25 Miliar kami terima 4 Oktober dan hari ini akan segera ditransfer ke seluruh desa yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Muslimatun juga menyampaikan masukan. Salah satunya keterlambatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Selain itu aturan baku yang digunakan juga berubah-ubah. Alhasil untuk penyerapan dana desa tidak berjalan dengan optimal. “Sedikit mengganggu pemanfaatan dana desa karena keterlambatan ini. Pemerintah daerah harus menunggu, terutama untuk kepastian hukum untuk peksanaannya,” katanya

(Sumber: www.radarjogja.com)