Tag Archives: BumDes

Meluncurkan ‘Bumisadu’ (Badan Usaha Milik Desa Wisata Desa Terpadu) BUMDes Sambimulyo, Desa Sambirejo

Wakil Bupati Sleman Resmikan BUMDes Sambirejo

Share This:

Wakil Bupati Sleman Meluncurkan ‘Bumisadu’ (Badan Usaha Milik Desa Wisata Desa Terpadu) BUMDes Sambimulyo, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan. Peluncuran Bumisadu ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Wabup Sleman Sri Muslimatun didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Priyo Handoyo dan Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Sudarningsih bertempat di Ruang Balai Ekonomi Desa Area Tebing Breksi, Prambanan, Selasa (13/11/18).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sleman, Priyo Handoyo menjelaskan bahwa latar belakang dilaunchingnya Bumisadu karena Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 Desa, saat ini baru berkembang 38 BUMDesa dengan kondisi yang belum efektif. Banyaknya permasalahan yang menghambat tumbuhnya BUMDesa mendorong keinginan yang kuat dari Dinas PMD melakukan perubahan dan inovasi melaluiBumisadu.

“BUMDesa Wisata Desa Terpadu merupakan keterpaduan antara BUMDesa dengan potensi wisata desa yang ada di Kabupaten Sleman. Melalui portal website BUMISADU, semua BUMDesa yang mengelola Desa Wisata dapat melakukan promosi wisata desanya kepada masyarakat luas,” jelas Priyo.

Menurutnya Kabupaten Sleman memiliki banyak potensi desa wisata yang menarik minat pengunjung dari kota. Pengembangan potensi tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di desa. Seiring dengan perkembangan tersebut, salah satu agenda penguatan desa yang diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah dihadirkannya lembaga ekonomi berbasis desa yang diberi nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). “Strategi penguatan potensi desa wisata melalui BUMDesa merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah,” tutur Priyo.

Priyo menambahkan, manfaat yang di peroleh dari proyek perubahan optimalisasi operasional BUMDesa dalam Pariwisata Desa yaitu diantaranya manfaat bagi masyarakat berupa kepastian hukum dalam mengelola BUMDes dan membuka lapangan pekerjaan, bagi wisatawan berupa tersedianya produk hasil BUMDes yang menarik dan tersedianya destinasi wisata BUMDesa Wisata Desa Terpadu. “Sedangkan untuk pemerintah manfaat yang diperoleh yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Desa, efektifitas, dan meningkatkan ekonomi kerakyatan serta kepercayaan masyarakat pada BUMDesa,” tambah Priyo.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun menyampaikan selamat atas keberhasilan Pemerintah Desa Sambirejo mewujudkan BUMDes Sarimulyo untuk mengelola Tebing Breksi yang telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sleman. “Saya harap dengan peluncuran BUMISADU ini dapat meningkatkan potensi Tebing Breksi untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Dirinya menaruh harapan agar Bumisadu Sarimulyo dapat membuka lapangan kerja baru yang menjanjikan bagi masyarakat Sambirejo. Menurutnya BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang penyertaannya berasal dari desa dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. “Oleh karena itu, saya mendorong agar masyarakat mengembangkan sektor pariwisata melalui pengembangan strategi promosi, pengembangan destinasi wisata berbasis masyarakat serta pengembangan kemitraan,” kata Muslimatun.

Muslimatun menegaskan bahwa pendirian BUMDes bukan hanya menjadi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat namun juga meningkatkan daya saing desa. Pengembangan BUMDes dilakukan pula untuk menekan urbanisasi, membuka lapangan pekerjaan baru guna mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Sleman, dan berpotensi membuka peluang usaha secara dinamis dan berkesinambungan.

Dalam launching ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Sleman yang diwakili Wakil Bupati Sleman dan Pemerintah Desa Sambirejo yang diwakili Kepala Desa Sambirejo, Mujimin terkait kerjasama pengembangan kawasan wisata di Desa Sambirejo, Prambanan. (slemankab.go.id)

Kunjungan PDT

Maksimalkan Penyaluran Dana Desa

Share This:

SLEMAN – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) RI Eko Putro Sandjojo berharap setiap desa membentuk Badan Usaha Milik Desa BUMDesa. Tujuannya agar penyaluran dana desa dapat berjalan optimal. Selain itu juga mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat.

Di hadapan warga Desa Sidoluhur, Godean da menegaskan, keberadaan BUMDesa sangat penting. Untuk itu dia mendoronga agar perangkat desa bergerak aktif menyusun BUMDesa. Di samping itu dia juga menurunkan jajarannya untuk membantu pembentukan ini.

“Sesuai dengan target pemerintahan saat ini pembangunan merata di segala lini. Diawali dari daerah pinggiran dan tertinggal untuk pemerataan sector ekonomi. Sehingga keberadaanya BUMDesa sangat penting, terutama penyaluran dana desa,” ujarnya saat peninjauan pelaksanaan dana desa 2016 di Desa Sidoluhur, Godean kemarin (10/10).

Pembentukan ini juga terkait alokasi dana desa yang meningkat setiap tahun. Jika penyerapan dana desa tidak optimal, dikhawatirkan menghambat kemajuan desa. Sektor ekonomi masyarakat desa melalui UMKM menjadi sorotan penting penerapan BUMDesa.

Keberadaan BUMDesa juga berguna menopang keberlangsungan UMKM. Salah satu wujud implementasi adalah susahnya Bank BUMN menyalurkan KUR. Di sisi lain dia juga tidak menampik, masyarakat pedesaan juga kesulitan mengakses KUR. “Di sinilah peran BUM Desa dapat menyalurkan KUR kepada masyarakat. Tapi saya berpesan agar dalam menyalurkan harus hati-hati. Jangan sampai KUR yang harusnya mendorong perekonomian jadi jerat tali utang bagi warga,” jelasnya.

Sementara untuk pemanfaatan dana desa haruslah merata. Ini terjadi karena beberapa penggunaan hanya fokus pada pembenahan infrastruktur. Padahal untuk menggerakan roda ekonomi, sektor-sektor lain juga perlu mendapatkan suntikan dana.

“Infrastruktur memang penting, tapi perlu perhatikan sektor lainnya. Pemberdayaan masyarakat juga tak kalah penting melalui pendampingan UMKM, hingga pelatihan ketrampilan. Dorong agar setiap desa mampu mengembangkan satu potensi,” ujarnya.

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menjelaskan penggunaan dana desa di Sleman sudah berjalan optimal. Pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 28 Milliar. Besaran dana desa tersebut mampu terserap hingga  Rp 27 Milliar.

Penyaluran dana desa ini terbagi dalam 86 desa dengan besaran rata-rata Rp 300 juta. Artinya alokasi dana desa 2015 mampu terserap 99,1 persen. Sementara alokasi dana desa 2016 mendapatkan Rp 63 Miliar yang terbagi menjadi beberapa termin.

Berdasarkan Putusan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2016 Tentang Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2016. Setiap desa rata-rata mendapatkan Rp 600 juta. Untuk pencairan termin pertama sebesar Rp. 37 Miliiar diterima pada akhir bulan Maret.

“Disalurkan April dan Mei dan penyerapan sudah mencapai Rp 25 Milliar per Juni lalu. Hingga akhir September hampir mencapai 90 persen untuk tahap pertama. Sedangkan tahap II Rp. 25 Miliar kami terima 4 Oktober dan hari ini akan segera ditransfer ke seluruh desa yang memenuhi persyaratan,” ujarnya.

Muslimatun juga menyampaikan masukan. Salah satunya keterlambatan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. Selain itu aturan baku yang digunakan juga berubah-ubah. Alhasil untuk penyerapan dana desa tidak berjalan dengan optimal. “Sedikit mengganggu pemanfaatan dana desa karena keterlambatan ini. Pemerintah daerah harus menunggu, terutama untuk kepastian hukum untuk peksanaannya,” katanya

(Sumber: www.radarjogja.com)